viralnews7.com
KOTA METRO vn7c – Wakil Ketua II DPRD Kota Metro, Abdulhak, melontarkan kritik keras terkait carut-marut Shopping Center Kota Metro. Ia menegaskan, persoalan yang tak kunjung usai itu bukan disebabkan oleh pedagang, melainkan murni akibat bobroknya administrasi dan cacat hukum sejak awal pembangunan.
Penegasan keras itu disampaikan Abdulhak saat diwawancarai di Aula Serbaguna Metro Garden, Kamis (15/10/2026).
Menurut Abdulhak, Pemerintah Kota Metro tidak boleh picik dengan hanya melihat kondisi fisik bangunan saat ini. Akar persoalan harus dibongkar tuntas dari hulu ke hilir, mulai dari status lahan hingga kelengkapan dokumen perizinan.
“Saya katakan dengan tegas, jangan main-main dengan Shopping Center ini! Kalau mau menyelesaikan, jangan coba-coba tutup-tutupi. Buka semua dokumennya secara terang benderang di depan publik. Jangan ada yang disembunyikan!” tegas Abdulhak dengan nada tinggi.
Ia menyoroti banyaknya kejanggalan administrasi dan ketidakjelasan dokumen legalitas yang sengaja dibiarkan ruwet bertahun-tahun. Di tengah kekusutan itu, pihak yang paling dirugikan dan terus menjadi korban adalah para pedagang.
Abdulhak meminta dengan keras agar pedagang berhenti dijadikan kambing hitam dalam setiap kegaduhan di kawasan Shopping Center.
“Stop! Jangan jadikan pedagang sebagai kambing hitam. Pedagang tidak pernah menolak pembangunan sepanjang aturan mainnya jelas. Mereka itu korban, bukan biang kerok! Jangan hanya melihat shopping yang ada sekarang, tapi lihat administrasinya di masa lalu yang amburadul dan berantakan!” ujarnya geram.
Ia mengingatkan, jika akar masalah di masa lalu tidak dibereskan secara tuntas, maka upaya pembangunan ulang atau penataan apapun hanya akan menjadi bumerang hukum baru. Dan korbannya tetap pedagang kecil.
“Saya ingatkan, kalau masa lalunya tidak dibereskan, mau dibangun 10 kali pun akan tetap gaduh dan bermasalah secara hukum. Itu bukan menyelesaikan masalah! Yang ada pedagang terus yang sengsara dan jadi tumbal,” imbuhnya.
Sorotan paling tajam disampaikan Abdulhak terkait status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Shopping Center yang hingga kini masih ruwet dan tidak jelas juntrungannya. Kondisi ini yang membuat penyelesaian persoalan semakin rumit.
Ia mendesak Pemkot Metro untuk terlebih dahulu membuka dan menyiapkan seluruh dokumen legalitas secara transparan sebelum mengambil keputusan besar terkait pembongkaran maupun pembangunan kembali.
Bagi Abdulhak, apapun konsep penataan nantinya, hal yang paling utama dan tidak bisa ditawar adalah keberpihakan mutlak kepada nasib pedagang.
“Ingat, yang paling utama itu nasib pedagang di Shopping Center itu! Mereka sudah puluhan tahun di sana, menghidupi anak istri dari sana. Keringat mereka ada di sana. Jangan sampai karena ributnya administrasi yang bobrok, pedagang kecil yang dikorbankan dan digusur begitu saja!” tegasnya.
Menurutnya, negara dan pemerintah seharusnya hadir untuk melindungi rakyat kecil, bukan justru menambah penderitaan mereka dengan kebijakan yang tidak jelas dan plin-plan.
“Jangan bikin pedagang was-was terus. Beri kepastian sekarang juga! Lindungi mereka. Kalau mau bongkar, mau relokasi, pastikan dulu nasib mereka jelas, tempatnya jelas, tidak merugikan. Itu harga mati dan yang paling utama!” ujarnya.
Menanggapi perbedaan pandangan di internal Pemkot, di mana Walikota menginginkan relokasi total sementara Wakil Walikota ingin Shopping Center tetap dipertahankan dan diramaikan dengan anak muda dan UMKM, Abdulhak menilai hal tersebut sebagai bukti nyata perencanaan yang tidak matang dan memalukan.
Perbedaan sikap di level pimpinan itu, menurutnya, semakin membuat pedagang menjadi korban ketidakpastian.
“Ini buktinya tidak matang! Kalau di internal saja sudah berseberangan, satu mau relokasi total, satu mau diramaikan, lalu rakyat mau ikut siapa? Pedagang mau berpegang pada siapa? Kalau berseberangan ya ramai terus. Selesaikan dulu akar hukumnya, baru bicara konsep. Jangan dibalik-balik logikanya, dan jangan pernah lupakan nasib pedagangnya!” pungkasnya. (***)
Komentar